BK Award DPRD Jabar Diadopsi Dewan Jambi

Rabu, 13 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: bandungberita.com

Foto: bandungberita.com

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi studi banding ke DPRD Jawa Barat. Tertarik dengan program Badan Kehormatan (BK) Award dan akan mengadopsinya.

DARA | Seperti dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jawa Barat Iis Rostiasih.

Dikatakan Iis, DPRD Jambi menanyakan soal mekanisme hingga pelaksanaan BK Award DPRD Jawa Barat.

BK Award DPRD Jawa Barat menjadi percontohan dan akan diadopsi oleh DPRD Jambi.

Disamping itu, lanjut iis, dalam studi banding tersebut dibahas pula soal manajemen pencegahan pelanggaran kode etik anggota DPRD, termasuk mekanisme penindakan bagi anggota DPRD yang melanggar kode etik.

“Tadi disampaikan mekanisme penindakan dan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan (dilanggar) oleh anggota DPRD. Seperti anggota DPRD yang terjerat kasus pidana atau ada yang tidak melaksanakan kode etik, semua diatur dalam aturan yang berlaku,” tutur Iis, seperti dikutip dari bandungberita.com, Rabu (13/3/2024).

Iis mengatakan, untuk di DPRD Jawa Barat, selama periode 2019-2024 tidak banyak pelanggaran kode etik. Kalau pun adanya PAW itu karena perpindahan partai politik.

DPRD Provinsi Jambi juga menanyakan bagaimana penjadwalan rapat-rapat dengan eksekutif agar sinkron dengan jadwal DPRD Jawa Barat.

Penjadwalan Banmus DPRD Jawa Barat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat pada saat rapat Badan Musyawarah.

“Jadi ketika sudah dirapatkan, disusun penjadwalan untuk kinerja pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan musyawarah dan mufakat,” kata Iis menerangkan kepada anggota DPRD Jambi.

Editor: denkur

Berita Terkait

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun
Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial
DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda
ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya
Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat
Peran Pengawasan Pendidikan Inklusi di Jabar Jadi Obyek Studi Banding Sulawesi Utara
Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:42 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial

Senin, 1 Juli 2024 - 15:08 WIB

DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda

Senin, 1 Juli 2024 - 15:00 WIB

ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Minggu, 30 Juni 2024 - 17:24 WIB

Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat

Berita Terbaru

CATATAN

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Senin, 22 Jul 2024 - 19:05 WIB

DISDIK

Proyek e- Katalog Disdik Jabar Jadi Sorotan

Senin, 22 Jul 2024 - 18:36 WIB