Bey Machmudin Saksikan Penyampaian LHP LKPP 2023 dari BPK ke Presiden RI

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). (Foto: adpim/jabar)

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). (Foto: adpim/jabar)

Presiden Jokowi mengakui prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan.

DARA| Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.

Dengan tema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’, penyampaian LHP dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menghaturkan rasa terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Joko Widodo.

Kepala Negara menekankan predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, namun merupakan kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan sebaik- baiknya.

“Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucap Jokowi.

“Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambahnya.

Dalam beberapa tahun ini, sambung Jokowi, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

Namun patut disyukuri katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di kuartal pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.

Menurutnya, ini karena Bank Indonesia dan kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang pilkada. “Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini,” ucapnya.

“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” cetusnya.

Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. “Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya.

Jokowi berujar bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Ketua BPK RI Isma Yatun berujar bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

“Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.

“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.

Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi- stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.

Editor: Maji

 

Berita Terkait

PWI Sumsel Tolak Keputusan DK Pusat
Maria Pudesa Meriahkan Acara Grand Opening Jus Masaki Signature
Eksplorasi ATV Off-Road di Kaki Gunung Arjuna Sambil Berinteraksi dengan Satwa di The Grand Taman Safari Prigen
Keajaiban Alam di “Enchanting Forest” The Grand Taman Safari Prigen, Destinasi Favorit Baru Pilihan Keluarga di Jawa Timur
Keseruan Media Trivia di Booth Astra Financial GIIAS 2024 Turut Dukung Peningkatan Literasi Keuangan
Erick Thohir Utamakan Kesehatan Mental Karyawan BUMN, Gelar Roadshow 1000 Manusia Bercerita di Jawa Barat
Besok Malam, Saksikan Penghargaan Kepada Seluruh Insan Dangdut Ambyar di Ajang Ambyar Awards 2024
Awalnya Balapan Liar, Bripda Adi Tom Kini Jadi Pebalap Sungguhan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 08:42 WIB

PWI Sumsel Tolak Keputusan DK Pusat

Minggu, 21 Juli 2024 - 14:50 WIB

Maria Pudesa Meriahkan Acara Grand Opening Jus Masaki Signature

Minggu, 21 Juli 2024 - 13:30 WIB

Eksplorasi ATV Off-Road di Kaki Gunung Arjuna Sambil Berinteraksi dengan Satwa di The Grand Taman Safari Prigen

Minggu, 21 Juli 2024 - 13:24 WIB

Keajaiban Alam di “Enchanting Forest” The Grand Taman Safari Prigen, Destinasi Favorit Baru Pilihan Keluarga di Jawa Timur

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:39 WIB

Keseruan Media Trivia di Booth Astra Financial GIIAS 2024 Turut Dukung Peningkatan Literasi Keuangan

Berita Terbaru

CATATAN

PASCA JOE BIDEN Dari Zampoli Hingga Johnson

Senin, 22 Jul 2024 - 19:05 WIB

DISDIK

Proyek e- Katalog Disdik Jabar Jadi Sorotan

Senin, 22 Jul 2024 - 18:36 WIB