Bey Machmudin: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak bagi Masyarakat

mm

Rabu, 6 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyerahkan Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).(Foto: Biro Adpim Jabar)

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyerahkan Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).(Foto: Biro Adpim Jabar)

Isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.


DARA| Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia mengungkapkan pula bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.

“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey Machmudin pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).

“Tujuan akhir kita menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” sambungnya.

Maka dari itu, lanjut Bey, prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja.

“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” tambahnya.

Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.

Apalagi harus disadari permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya karena itulah perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih sensitif.

“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah pusat, kata Bey, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.

Adapun isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.

“Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya,” tutur Bey.

Meluncurkan Surabi

Pada kesempatan itu, Pemda Provinsi Jabar juga meluncurkan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegerasi atau Surabi, platform pengukuran keberhasilan implementasi reformasi birokrasi level perangkat daerah.

Sistem ini dibuat demi menuju transformasi birokrasi terpadu, membumi, dan berdampak di Jabar.

“Saya tekankan sekali lagi, platform Surabi hanyalah alat ukur, bukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar dari masa ke masa,” katanya.

“Jadi itulah kewajiban kita, menyejahterakan masyarakat Jawa Barat,” pungkas Bey Machmudin.

Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dalam video sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.

“Tanpa kerja sama dan dedikasi semua pencapaian ini tidak mungkin bisa diraih dan diwujudkan,” ucap Erwan.

Erwan juga mengapresiasi kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan atas capaian RB terbaik tahun 2023.

Menurutnya, capaian itu tak hanya mencerminkan kemajuan dalam proses administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen dan inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

“Kabupaten/kota berprestasi menjadi teladan bagi Kabupaten/kota lain dalam upaya menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemdaprov Jabar.

Menurut Erwan, kontribusi yang signifikan dari perangkat daerah meningkatkan kinerja birokrasi bagi Pemda Provinsi Jabar.

Berikut penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:

1. Kategori The Best Improvement:

– Kota Banjar, diterima oleh Pj Wali Kota Banjar.
– Kabupaten Bandung diterima oleh Sekda Kabupaten Bandung.
– Kota Cimahi diterima oleh Pj Wali Kota Cimahi.
– Kabupaten Karawang diterima oleh Bupati Karawang.
– Kota Depok diterima oleh Wakil Wali Kota Depok.

2. Kategori The Best Contribution:

– Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar.
– Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala BP2D Provinsi Jabar.
– Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jabar, diterima oleh Inspektur Provinsi Jabar.
– Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bappeda Jabar.
– Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, diterima oleh Direktur RSJ Provinsi Jabar.

3. Kategori The Best Implementation:

– Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Dinkes Provinsi Jabar.
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar diterima oleh Anjak Madya.
– Bappeda Provinsi Jabar diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar.
– Dinas ESDM Provinsi Jabar, diterima oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jabar.
– Bapenda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bapenda Provinsi Jabar.

 

Editor: Maji

 

Berita Terkait

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pornografi Anak
Berantas Judi Online, Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Terpadu
Breaking News, Prabowo Minta Pendukungnya Batalkan Aksi Damai di MK
Jumat Besok, 10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Turun Kejalan
Bupati Bandung Batalkan Pelantikan Ratusan ASN, Begini Alasannya
Skema Pemindahan ASN ke IKN Bukan Sekadar Pindah Tempat Kerja
Justin Hubner Siap Diturunkan, Timnas Indonesia Optimistis Kalahkan Australia
Siarang Langsung Piala Asia U-23 : Indonesia Vs Australia, Simak Nih Prediksi Susunan Pemainnya

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 16:06 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pornografi Anak

Jumat, 19 April 2024 - 02:53 WIB

Breaking News, Prabowo Minta Pendukungnya Batalkan Aksi Damai di MK

Kamis, 18 April 2024 - 18:48 WIB

Jumat Besok, 10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Turun Kejalan

Kamis, 18 April 2024 - 18:10 WIB

Bupati Bandung Batalkan Pelantikan Ratusan ASN, Begini Alasannya

Kamis, 18 April 2024 - 17:23 WIB

Skema Pemindahan ASN ke IKN Bukan Sekadar Pindah Tempat Kerja

Kamis, 18 April 2024 - 17:01 WIB

Justin Hubner Siap Diturunkan, Timnas Indonesia Optimistis Kalahkan Australia

Kamis, 18 April 2024 - 15:50 WIB

Siarang Langsung Piala Asia U-23 : Indonesia Vs Australia, Simak Nih Prediksi Susunan Pemainnya

Kamis, 18 April 2024 - 15:08 WIB

Dihadapan Pejabat dan Sejumlah Tokoh, Pj. Gubernur Jabar Bicara Soal Ini

Berita Terbaru

Foto: Kominfo

HEADLINE

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pornografi Anak

Jumat, 19 Apr 2024 - 16:06 WIB