Bawaslu Cianjur Buka Pendaftaran Anggota Panwascam

Kamis, 28 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: dara.co.id/Purwanda

Foto: dara.co.id/Purwanda

Bawaslu Kabupaten Cianjur mulai menerima pendaftaran panwascam. Seleksi dalam pendaftaran kali ini beda dengan sebelumnya, tahun ini melalui CAT.

 

 

DARA | CIANJUR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membuka pendaftaran anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan sistem baru. Proses seleksi yang dilakukan, akan terhubung langsung dengan server pusat sehingga tahapannya diklaim lebih transparan.

Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Jawari, mengatakan, Bawaslu setempat sedang menerima berkas penerimaan pendaftaran yang dibuka 27 November hingga 3 Desember 2019. Setelah penyerahan berkas, para peserta harus mengisi aplikasi evaluasi pendaftaran yang terkoneksi dengan server Bawaslu RI.

”Ini berbeda dengan sistem sebelumnya, sekarang penjaringannya akan ada seleksi seperti computer assisted test (CAT). Setelah itu peserta harus menjalani proses wawancara,” ujar Usep, kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Usep menjelaskan, sistem penilaian yang digunakan bersifat akumulatif. Hasil tes CAT dan wawancara akan digabungkan untuk mendapatkan nilai akhir.

Tidak ada batasan minimal juga untuk tes tertulis, karena penilaian akan melihat kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman peserta yang digabungkan dengan poin nilai lainnya. ”Masih sistem gugur. Tapi bedanya diakumulasi nilai itu, yang jelas kami ingin menghasilkan Panwascam berkualitas. Setelah tes nanti mereka akan ditentukan untuk ditugaskan per kecamatan,” ucapnya.

Meskipun sistem penerimaan terhubung dengan pusat, lanjut dia, bawaslu  kabupaten tetap memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta. Bawaslu pusat hanya menjadi bagian dalam sistem evaluasi menyeluruh karena penerimaan pun dilakukan serentak di seluruh daerah.

Ia juga mengingatkan, agar para pendaftar memenuhi persyaratan, antara lain dalam aspek usia yakni 25 tahun, pendidikan minimal SMA, tidak pernah menjadi anggota parpol atau tim kampanye. Apabila ada PNS, harus memberikan persetjuan izin atasan.

”Anggota organisasi kemasyarakatan berbadan hukum juga harus mengundurkan diri, kalau diterima jadi panwascam. Tidak boleh double job, harus memilih mau dilanjutkan di sini atau tetap bekerja di tempat lain,” katanya.***

Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025
Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025
Kadis KUKM Kabupaten Sukabumi Sebut UMKM Pilar Ekonomi Daerah
Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum
Akhir 2025, Pengelolaan Sampah di Jabar Tinggalkan Sistem Open Dumping di TPA
Kepala Bappenda Jabar: Proyek BIUTR Kota Bandung Segera Masuk Tahap Lelang
Wabup Sukabumi Jelaskan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:34 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:33 WIB

Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎

Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:09 WIB

Kadis KUKM Kabupaten Sukabumi Sebut UMKM Pilar Ekonomi Daerah

Rabu, 13 Agustus 2025 - 20:19 WIB

Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum

Berita Terbaru