“Sinergi peningkatan PAD, terutama melalui opsen PKB dan BBNKB, bisa menjadi salah satu kunci utama,” ucap Asep.
DARA| Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) fokus pada sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam melakukan optimalisasi pendapatan. Hal ini tidak terlepas dari target pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi pada tahun 2029.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) sudah menentukan tema Pembangunan tahun 2025 hingga 2029. Tema besarnya adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola.
Tahun pertama kepemimpinan KDM berkonsentrasi pada penguatan fondasi aksesibilitas layanan dasar, lalu berlanjut pada pemerataan distribusi akses layanan dasar, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Tahun 2028 mulai mengarah pada peningkatan sumber daya ekonomi berbasis lingkungan, di tahun 2029 memasuki peningkatan daya saing daerah. Semua itu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Jawa Barat.
Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna menyebut semua target yang tertuang dalam tema besar perlu dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Artinya, semua pihak, termasuk kabupaten kota memiliki kepentingan yang sama agar bisa merealisasikannya. Muara akhirnya adalah kesejahteraan Masyarakat.
“Sinergi peningkatan PAD, terutama melalui opsen PKB dan BBNKB, bisa menjadi salah satu kunci utama,” ucap Asep.
Proyeksi Pendapatan Daerah 2025 untuk total 27 Kabupaten Kota sebesar Rp 106.40 Triliun sedangkan pendapatan provinsi Rp 30,9 triliun. Sedangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 untuk 27 kabupaten kota sebesar Rp 38 triliun dan PAD provinsi sebesar Rp 19,3 triliun.
Asep meyakini regulasi mengenai Opsen PKB dan BBNKB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD kabupaten kota. Dari sisi rencana target opsen dan cost sharing kabupaten kota pada tahun 2025 berdasarkan perubahan, berada di angka Rp 107,5 miliar.
Di sisi lain, Asep menyebut upaya transformasi layanan dan pengambilan keputusan dengan pendekatan digitalisasi terus berjalan. Selain itu, aka nada eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal, dengan fokus pada pemetaan objek dan subjek pajak baru, penguatan regulasi, serta inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kemitraan strategis. Sinergi yang terbangun mengedepankan penyatuan data, penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan program bersama di lapangan,” terang Asep.
“Beberapa waktu lalu semua ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama semua jajaran di Bapenda Jabar,” pungkasnya.
Editor: Maji
