“Ini adalah proyek kemenangan, cepat untuk membantu produsen mobil dan bisnis relasinya yang hancur karena dampak Covid-19,” kata Suriya Jung- rungreangkit.
DARA | BANDUNG – Upaya membangkitkan kembali penjualan mobil yang sedang terpuruk akibat dampak dari pandemic Covid-19 beberapa bulan terakhir, Kementerian Keuangan Thailand akan memberikan kupon senilai 100 ribu baht (Rp46,8 juta) untuk setiap pembelian mobil baru dengan cara tukar tambah (trade in) menggunakan mobil lama.
Diberitakan Bangkok Post seperti dilansir cnnindonesia.com, Menteri Perindustrian Thailand, Suriya Jung- rungreangkit menjelaskan pihaknya akan membicarakan skema bantuan itu dengan Kementerian Keuangan. Kemudian proyek ini akan dibawa ke kabinet untuk disempurnakan dalam dua atau tiga bulan.
Kupon dalam skema tersebut disebut terbuka buat semua jenis mobil, termasuk kendaraan listrik. Proyek kupon ini akan berjalan selama lima tahun. Pemulihan penjualan mobil karena efek Covid-19 dirasa membutuhkan waktu hingga selama itu.
“Ini adalah proyek kemenangan, cepat untuk membantu produsen mobil dan bisnis relasinya yang hancur karena dampak Covid-19,” kata Suriya.
Berdasarkan data yang dihimpun Just Auto dari Federation of Thai Industries, pasar mobil domestik di Thailand turun nyaris 27 persen pada Juli dibanding bulan sebelumnya menjadi 59.355 unit.
Selama tujuh bulan pada tahun ini, penjualan hanya menghasilkan 379.123 unit atau turun 36 persen dari catatan 588.877 unit pada periode sebelumnya.
Sementara itu produksi kendaraan di Thailand anjlok 44 persen menjadi 695.468 unit, sedangkan ekspor jatuh 38 persen menjadi 400.114 unit.
Selain buat memperbaiki penjualan, proyek ini juga punya target mengganti mobil tua yang masih beredar dengan mobil baru. Menurut Kementerian Transportasi Thailand, sekitar 3 juga mobil pembakaran dalam yang teregistrasi sudah digunakan selama lebih dari 15 tahun.
Pemerintah Thailand telah menargetkan produksi kendaraan listrik mewakili 30 persen atau sekitar 750 ribu unit dari total 2,5 juta unit mobil yang dibuat pada 2030.
Pada 2017 pemerintah meluncurkan kebijakan untuk mempromosikan kendaraan listrik jenis hybrid, plug-in hybrid, dan kendaraan bertenaga baterai. Kebijakan itu termasuk tax holiday selama 5-8 tahun, keringanan pajak impor buat kendaraan dan permesinan.***
