Awas, Buang Limbah Sembarang, Bupati akan Tutup Saluran Pabrik

Kamis, 3 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: limawaktu.id

ILUSTRASI. Foto: limawaktu.id

Pemkab Bandung tak main-main melaksanakan Program Ciatrum Harum. Pihaknya akan menutup saluran pembuangan limbah pabrik yang bandel. SPSI khawatir upaya untuk membuat efek jera pihak pabrik itu, berdampak pada PHK masal.


DARA | BANDUNG – Pemkab Bandung akan menutup saluran pembuangan air limbah pabrik yang dinilai membuang limbah sembarangan ke Sungai Citarum. Tak tanggung-tanggung penutupan itu menggunakan bahan beton.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bandung, Jawa Barat, H Dadang M Naser, Seusai memberikan sambutan pada Musyawarah Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Muscab SPSI), Kamis (3/10/2019), di Soreang. Ini, katanya, merupakan salaha satu alternatif untuk membuat efek jera bagi pabrik pembuang limbah seenaknya.

“Selanjutnya akan dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu di wilayah Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ranceekek,” ujar dia.

Realisasi pembangunan IPAL terpadi, diakui bupati, masih lama. “Jadi sementara waktu selain betonisasi, dilakukan juga pemberian surat peringatan 1 dan 2,” katanya, seraya menambahkan, jika pihak pabrik tidak menggubris surat peringatan, maka saluran pembuangan limbah pabrik itu akan dibeton untuk menutupnya.

Ketua SPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mendukung upaya Pemkab Bandung itu, karena bisa menjadi pendukungan program Citarum Harum. Tapi, menutut dia, dampak betonisasi itu akan mengarah kepada pekerja pabrik.

Dengan betonisasi, menurut dia juga, otomaris pabrik itu akan berhenti berproduksi dan akan terjadi PHK masal bagi pekerja.

“Kami sudah mengusulkan hal itu ke kementrian terkait, termasuk Gubernur Jawa Barat, agar ada solusi terbaik bagi pekerja setelah terjadi penutupan,” ujarnya.

Roy menambahkan, upaya Pemkab Bnadung tersebut merupakan permasalahan sosial yang menjadi prioritas kerja SPSI. Tapi, diakuinya, SPSI tidak bisa bekerja sendiri, harus ada pendampingan lain dari pemerintahan setempat agar ada penguatan usulan.***

Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya
PWI Jabar Dukung Kongres Persatuan
KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat
Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025
KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar
Mantap, PWI Kang Awing Gelar OKK
Jeje Ritchie Ismail Lantik Tujuh Kades, Begini Pesannya
Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Blank Spot
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 17:18 WIB

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:34 WIB

KDM Libatkan TNI AL Jaga Sungai dan Laut Jawa Barat

Rabu, 25 Juni 2025 - 19:31 WIB

Bangkitkan Kembali Fungsi Kentongan, Warnai Jambore Satlinmas Bandung Barat 2025

Selasa, 24 Juni 2025 - 17:11 WIB

KBB Dijadikan Kick Off Layanan KB Serentak Tingkat Jabar

Selasa, 24 Juni 2025 - 16:35 WIB

Mantap, PWI Kang Awing Gelar OKK

Berita Terbaru

JABAR

Satu Keluarga Tewas Tertimbun Longsor di Cisewu Garut

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:29 WIB

Foto: Istimewa

BANDUNG UPDATE

Pemdaprov Jabar dan TNI AD Teken Komitmen Bersama, Ini Isinya

Kamis, 26 Jun 2025 - 17:18 WIB