Ketua Forbat kecewa, audensinya di gedung DPRD Bandung Barat hanya diterima Sundaya, Ketua Fraksi Gerindra, Senin (21/3/2022).
DARA – “Kita ke pimpinan dewan (kirim surat) dan kita dihadirkan Pak Sundaya. Ternyata, cuma Pak Sundaya yang hadir. Pimpinan dewan lagi seolah-olah lepas tanggung jawab,” ujar Ketua Forbat, Suherman.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forbat melakukan aksi unjuk rasa ke dewan untuk mempertanyakan statement Ketua Fraksi Gerindra di media yang menyoroti kebijakan era kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
Suherman berharap, pada kesempatan tersebut mendapatkan penjelasan versi pimpinan atau anggota dewan lainnya. Namun sayang, pada saat Sundaya memberikan kesempatan atas hujan pertanyaan dari Forbat, hanya seorang diri.
“Ini kan lembaga (dewan) ya, bukan head to head antara Forbat dengan Pak Sundaya. Tapi kenapa hanya Pak Sundaya saja yang menerimanya,” sindirnya.
Meski demikian, ia menghargai sikap yang ditunjukan Sundaya dengan terbuka menerima Forbat dan mau menjelaskan statement di media yang sempat membuat gaduh.
Ia berharap ke depannya, tidak ada lagi kegaduhan serupa yang malah membuat suasana KBB tidak nyaman. Apabila ada persoalan diantara keduanya, lebih baik jangan dilontarkan ke publik yang bisa menimbulkan interpretasi lain.
“DPRD kan bukan LSM. Mereka kan lembaga, ya kalau ada persoalan undang dulu eksekutifnya. Apabila menyangkut kepentingan masyarakat, ya godog dulu antara eksekutif dan legislatif,” ucap Suherman.
Sebelumnya, di media muncul statement Sundaya yang menyoroti kebijakan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang cukup menohok tentang pembangunan Alun-alum Cililin dan drainase Lembang.
Statement Sundaya dibalas dengan nada serupa oleh Hengky Kurniawan di media yang mengatakan jika pembangunan alun-alun Cililin sudah sesuai dengan mekanisme. Dan disepakati antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan RPJMD.
Hengky juga sempat melontarkan kalimat cukup menohok tentang pernyataan Sundaya, yang pernah menggulirkan hak interpelasi dewan.
“Coba jelaskan ke masyarakat kenapa hak interpelasi dewan tidak jadi. Untuk pembangunan Cililin dan Lembang itu sudah sesuai dengan RPJMD, urgen harus dibangun juga,” ucapnya.
Editor: denkur
