DARA | VENEZUELA – Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Gaido, mengaku kelompok oposisi melakukan pertemuan diam-diam dengan anggota militer dan pasukan keamanan.
Kolom surat kabar New York Times, edisi Rabu (30/01/2019), menyatakan Guaido, bersikeras bahwa ialah presiden sementara Venezuela yang sah. Diapun mengatakan setiap transisi membutuhkan dukungan militer.
“Kami telah melakukan pertemuan rahasia dengan anggota militer dan pasukan keamanan, “tulis Guaido.
Dia kemudian menuliskan: “Penarikan dukungan militer terhadap Maduro sangatlah penting untuk memungkinkan perubahan dalam pemerintahan.”
Dalam artikel kolom itu, Guaido menawarkan akan memberikan amnesti bagi pejabat militer dan kepada pejabat pemerintah yang tidak terbukti melakukan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolás Maduro menolak seruan digelarnya pemilu presiden yang baru di tengah terus bergulirnya unjuk rasa terhadap kepemimpinannya. Maduro kembali menegaskan bahwa kemenangannya dalam pemilu presiden pada musim semi lalu itu adalah sah.
Tokoh intelektual Juan Carlos Apitz, dari Universitas Central di Caracas membaca pernyataan mendukung kubu oposisi di hadapan anggota polisi, 30 Januari 2019. Pernyataan Maduro ini merupakan tanggapan atas pernyataan pemimpin oposisi, Juan Guaido, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada pekan lalu.
Meski begitu ketika wawancara dengan Kantor berita Rusia, Maduro mengatakan dirinya siap menggelar pembicaraan dengan kubu oposisi.
“Saya siap duduk di meja perundingan dengan pihak oposisi sehingga kita dapat membicarakannya demi kebaikan Venezuela,” katanya kepada kantor berita Rusia, RIA di Caracas.
Maduro mengatakan apabila AS dan negara lainnya menginginkan perubahan, mereka harus menunggu sampai 2025.
Maduro menambahkan bahwa dia mendapat dukungan dari militer Venezuela, dan menuduh anggota militer yang melakukan disersi hendak melakukan kudeta.
“Mereka adalah tentara bayaran oligarki Kolombia dan berkonspirasi dari Kolombia untuk memecah belah militer,” katanya.
Warga Venezuela menggelar aksip protes berkelanjutan sejak Maduro memulai masa jabatan keduanya pada 10 Januari lalu.
Maduro menanggapi aksi protes itu, dengan mengatakan bahwa dia tidak siap menerima ultimatum atau pemerasan, dan bersikeras bahwa dia mendapat dukungan dari militer Venezuela, dan menuduh para desertir berkonspirasi untuk merencanakan kudeta.
Dari kemelut yang terjadi di Venezuela itu Mahkamah Agung menyetujui Jaksa Agung pro Maduro, dengan segera menyetujui permintaan Jaksa Agung Tarek William, untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Guaido.
“Pemimpin opisisi itu dilarang meninggalkan negara ini, sampai penyelidikan tingkat awal selesai. Guaido “mengusik perdamaian” di Venezuela,” kata Ketua MA Maikel Moreno.
Padahal disebutkan sejumlah media di negara itu, sebagai pemimpin lembaga legislatif Majelis Nasional, Guaido memiliki kekebalan dari tuntutan hukum kecuali ada keputusan dari lembaga hukum tertinggi di negara itu.
Nicolas Maduro mengatakan dia mendapat dukungan dari militer Venezuela, dan menuduh anggota militer yang melakukan disersi hendak melakukan kudeta. Berbicara kepada wartawan ketika tiba di gedung parlemen, pemimpin oposisi itu mengatakan upaya pencegahan atas dirinya “bukan hal baru”.
“Saya tidak abaikan ancaman, atau penganiayaan yang kami alami, tetapi kami di sini, akan terus melanjutkan aksi kami,” katanya.
Keputusan pencegahan atas Guaido muncul setelah AS mengatakan telah menyerahkan kendali atas aset keuangan Venezuela di AS kepada Gauido, yang dianggap sebagai presiden yang sah.
Menanggapi perkembangan terbaru di Venezuela, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengeluarkan cuitan di akun Twitternya bahwa akan ada “konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan membahayakan Guaido”.***
