DPRD dan Kejari Jalin Kerjasama Penanganan Masalah Hukum

Minggu, 2 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas Pemkab Bandung

Foto: Humas Pemkab Bandung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melakukan penguatan kerjasama tentang penanganan masalah-masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.


DARA – Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto dan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Bandung Paryono, di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat lalu (30/4/2021).

“Sinergitas dengan Kejari ini sudah dilakukan di setiap periode kepemimpinan DPRD. Dengan adanya kerjasama ini, kami bisa meminta pendapat dan mengundang pihak Kejari sebagai narasumber. Terutama saat tengah menyusun perda (peraturan daerah), di mana tentunya kami membutuhkan pendampingan,” kata Ketua DPRD.

Kerjasama itu, tutur Sugianto, antara lain meliputi bantuan, pendapat atau pendampingan hukum yang bersifat kelembagaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Jadi kalau DPRD butuh pendampingan hukum, dengan MoU ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan masalah pribadinya anggota DPRD, itu tidak bisa karena sifatnya bukan lembaga,” ujar Sugianto.

Kajari Paryono menjelaskan, maksud dan tujuan MoU tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Kejari Kabupaten Bandung, serta meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

“Kami memberikan motivasi bagi DPRD sesuai fungsi kami, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan. Ini tentu diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Paryono.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bandung Erick Juriara Ekananta mengapresiasi kerjasama antara kedua unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) tersebut.

Menurutnya upaya pencegahan sangat dibutuhkan, baik oleh pemda maupun DPRD, dalam rangka mewujudkan good and clean governance.

“Terlebih selama 4 tahun berturut-turut, kita meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tujuan pendampingan untuk pencegahan, lebih baik daripada dilakukan setelah terjadi penyimpangan,” tutup Erick Juriara.***

Editor: denkur

 

Berita Terkait

Lulusan SMK tidak Sebanding dengan Lapangan Kerja, Apa Kata Pengamat?
Urusan Ketenagakerjaan Persoalan Komplek, Disnakertrans Bandung Barat Kupas Tuntas dalam Forum Kolaborasi
Kasus Dugaan Korupsi Mobil Covid, Kantor Dinkes Bandung Barat Digeledah Kejaksaan
Hari Anak Nasional, LRT Jabodebek Menjadi Ruang Tumbuh Anak Lewat Edutrain
Menteri PKP dan Gubernur Jabar Ingatkan Masyarakat Jauhi Rentenir, Manfaatkan Pembiayaan Resmi
Polres Garut Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil
Si Manggala Juara 2 Kontes, Ditawar Rp22 Juta, Peternak: Nggak Saya Lepas
Gerakan Minum Susu, Meriahkan Kontes dan Ekspo Perikanan dan Peternakan Bandung Barat
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 17:24 WIB

Lulusan SMK tidak Sebanding dengan Lapangan Kerja, Apa Kata Pengamat?

Kamis, 24 Juli 2025 - 15:50 WIB

Urusan Ketenagakerjaan Persoalan Komplek, Disnakertrans Bandung Barat Kupas Tuntas dalam Forum Kolaborasi

Kamis, 24 Juli 2025 - 13:47 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Mobil Covid, Kantor Dinkes Bandung Barat Digeledah Kejaksaan

Kamis, 24 Juli 2025 - 12:00 WIB

Hari Anak Nasional, LRT Jabodebek Menjadi Ruang Tumbuh Anak Lewat Edutrain

Kamis, 24 Juli 2025 - 09:02 WIB

Menteri PKP dan Gubernur Jabar Ingatkan Masyarakat Jauhi Rentenir, Manfaatkan Pembiayaan Resmi

Berita Terbaru

Dr Jamisten Situmorang, M.Pd

BANDUNG UPDATE

Lulusan SMK tidak Sebanding dengan Lapangan Kerja, Apa Kata Pengamat?

Jumat, 25 Jul 2025 - 17:24 WIB

CATATAN

PENGAKUAN PALESTINA Perancis, Ibarat Gulungan Salju

Jumat, 25 Jul 2025 - 15:19 WIB