Selain hal-hal yang bersifat fisik, program 99 hari kerja pasangan Bedas juga akan memprioritaskan pengisian jabatan-jabatan yang kosong di Pemerintah Kabupaten Bandung.
DARA | BANDUNG – Bupati Bandung terpilih, Dadang Supriatna memaparkan beberapa program yang akan ia kerjakan dalam 99 hari kerja kepemimpinannya. Hal itu disampaikan ketika berdialog dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung di Rumah Jabatan Bupati, Soreang (30/3/2021).
Salah satu prioritas yang akan dikerjakan oleh Kang DS adalah program penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Diantaranya penanganan banjir yang rutin terjadi di Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Rancaekek. Dimana ia akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang memiliki kewenangan dalam normalisasi sungai.
Hal lain, Kang DS juga akan mengagendakan pelaksanaan launching Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM), smart city dan program lain dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
“Kita sudah sepakat akan memberikan insentif kepada guru ngaji. Termasuk bidang pertanian akan menjadi perhatian, selain program ekonomi kreatif yang akan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 60 juta per RW,” katanya.
Terkait program rutilahu, Kang DS mengatakan akan mendahulukan untuk penanggulangan korban bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Cimenyan, karena ia menargetkan penanganan korban bencana alam tersebut akan selesai sebelum ramadhan.
“Program rutilahu nantinya akan didahulukan karena Kecamatan Cimenyan dalam kondisi bencana. Yang sebelumnya, rumahnya rutilahu akan diberikan bantuan melalui program rutilahu,” katanya.
Selain hal-hal yang bersifat fisik, program 99 hari kerja pasangan Bedas juga akan memprioritaskan pengisian jabatan-jabatan yang kosong di Pemerintah Kabupaten Bandung. Saat ini DS menyebutkan ada sekitar 300 jabatan yang kosong, termasuk diantaranya ada 8 jabatan eselon 2 yang hingga kini masih kosong.
“Kita akan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Apakah bisa dipercepat atau tidak untuk mengisi jabatan tersebut,” katanya.
Dengan adanya kekosongan ratusan pejabat itu akan merepotkan dalam birokrasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Dari semua itu, yang lebih prioritas itu memperbaiki sistem birokrasi,” pungkasnya.
Editor : Maji
