DARA | JAKARTA – Seluruh media di Indonesia dilarang memuat atau mencantumkan logo Dewan Pers di halaman atau laman media tersebut, sebab bisa menimbulkan kesalahan interpretasi dan persepsi di masyarakat mengenai hubungan institusi media dengan Dewan Pers.
“Pemasangan atau pemuatan logo Dewan Pers dalam halaman dan laman semua platform media tidak diizinkan,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/1/2019).
Logo Dewan Pers hanya bisa digunakan untuk kepentingan institusional Dewan Pers, sehingga institusi media yang sejauh ini memasang atau memuat logo Dewan Pers diminta segera menghapus atau menghilangkan dari halaman atau laman media yang bersangkutan.
Sementara itu, terkait dengan status verifikasi media, perusahaan pers yang sudah lolos verifikasi, baik administratif maupun aktual bisa mengumumkan status terverifikasi tersebut dengan mencantumkanya di boks redaksi.
“Cantumkan dengan menyebutkan status verifikasi dan alamat Dewan Pers, yaitu https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers,” ungkap Yosep seraya menambahkna, bagi yang sudah terverifikasi faktual bisa ditambahkan nomor sertifikat yang sudah diterima. Adapun Dewan Pers juga sedang menyiapkan QR Code untuk keperluan verifikasi khusus bagi perusahaan pers yang telah lolos verifikasi faktual.***
Editor: denkur
