DARA | BANDUNG – Gubernur Jabar Ridwan Kamil, membuat terobasan baru di Dinas Pendidikan. Baru pertama kali Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Barat dijabat seorang perempuan.
DR. Ir Hj Dewi Sartika, M.Si, baru satu pekan ini menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Namun dia, diyakini bakal bisa meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia kependidikan di Jawa Barat (Jabar). Tak salah, memang meski baru dilantik, lantas langkah langkah strategi untuk kemajuan Pendidikan di Jabar dia rancang.
Langkah tersebut diantaranya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal dan eksterna. Menurut dia, untuk meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat, sangatlah penting. Sebab melihat data pada tahun 2017, IPM Jawa Barat masih berada di bawah IPM Nasional.
Terkait dengan capaian-capaian di Disdik, sebetulnya lanjut dia, lebih kepada bagaimana meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Disdik Jabar.
Dengan meningkatnya SDM Disdik, lanjut Ike –panggilan akrab Dewi Sartika, diharapkan program meningkatkan IPM sebagaimana yang dicita-citakan Gubernur Jawa Barat bisa terwujud.
“IPM terbagi menjadi tiga, ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Ike menjelaskan. 2017, IPM Provinsi Jawa Barat berada dikisaran 70,69 persen sedangkan IPM Nasional 70,81 persen.
“Jadi IPM Jawa Barat masih, sedikit lebih kecil dari IPM Nasional. Tentu ini, bagian dari angka-angka,” ungkapnya.
Untuk mengatasinya, indikator-indikator capaian dari Disdik Jawa Barat juga harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Mengingat APK tingkat SMA, tanggungjawabnya ada di tingkat provinsi.
Mengingat pendidikan hak semua masyarakat, maka lanjut Ike, Pemprov Jabar tidak bisa hanya membatasi diri pada kewenangannya, tetapi harus menyeluruh,satu kesatuan antar provinsi dan Kabupaten kota.
“APK kita juga masih di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu di tahun 2019, ini akan kita kejar. Mudah-mudahan di ujung Pemerintahan Pak Gubernur, kita dapat melampaui dari APK Nasional untuk SMA,” harapnya.
APK Jabar masih dibawah APK Nasional, karena terkendala berbagai persoalan seperti jumlah guru yang memang belum sesuai dengan anak didik, jumlah sekolah dan jumlah murid yang belum sesuai.
Kendala lainnya, mutu atau sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat juga masih kurang. Yang tidak kalah pentingnya, saat ini sudah masuk era Revolusi Industri 4.0.
Dari semua kendala tersebut, Ike optimis APK Jawa Barat bisa ditingkatkan.
Pada tingkat SMK, untuk mengatasi Era Revolusi Industri 4.0 menurut Ike mata pelajaran harus disesuaikan dengan optekernya.
“Kalau dulu itu, kita yang menentukan mata-mata pelajaran, kalau sekarang dibalik, jadi kita bekerjasama dengan industri-industri,” katanya.
Maksudnya, industri mengingatkan mata pelajaran apa yang tengah dibutuhkan dalam dunia kerja, lalu kita menjabarkannya lewat kurikulum.
“Jadi kita bekerjasama dengan industri-industri, industri menginginkan apa mata pelajarannya, kemudian balik ke kita dan kita sesuaikan,” pungkasnya.**”
