Kondisi Sudah Kritis, Komisi III Minta Bantuan Segera Dikucurkan

Selasa, 5 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman (Foto: Riri Satiri/dara.co.id)

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman (Foto: Riri Satiri/dara.co.id)

Komisi III DPRD Kota Sukabumi mempertanyakan kesiapan Pemkot Sukabumi jelang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, Rabu besok.


DARA | SUKABUMI – Komisi III juga mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Sukabumi untuk berbicara membahas PSBB yang berlaku mulai Rabu besok (6/5/2020).

“Selaku komisi III, bidang kesra kami harus tahu kesejahteraan masyarakat hari ini bila diberlakukan PSBB,” kata Ketua Komisi III Gagan Rachman Suparman usai rapat, Selasa (05/05/2020).

Gagan bersama Komisi III tidak menginginkan adanya tumpang tindih anggaran terkait bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak covid 19.

” Diharapkan anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran, meski pemkot telah melakukan perbaikan pendataan yang dilakukan dinas sosial. Jangan seperti pengalaman beberapa waktu lalu, bantuan dari Provinsi Jabar tidak sesuai yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Kejadian serupa jangan terulang, lanjut Gagan, banyak masyarakat yang sudah menerima PKH masih menerima lagi bantuan provinsi. Ini namanya tumpang tindih.

Dalam kesempatan ini, komisi III menyampaikan beberapa masukan untuk menjadi pertimbangan pemerintah.
“Kami menyayangkan, kenapa dewan tidak dilibatkan, padahal tugas Komisi III juga berkompeten dalam urusan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Komisi III juga terus mendorong agar anggaran ini bisa direalisasikan segera. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat tidak bisa menunggu lagi.

” Situasi sudah darurat, malah mirisnya dari cerita wakapolres tadi ada masyarakat yang menangis saat dibantu. Masyarakat itu, mengaku tidak sahur dan tidak juga berbuka puasa karena tidak ada uang untuk membeli makan ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Masyarakat miskin baru, juga harus menjadi perhatian, terutama saat menerima masukan data dari Rt atau Rw karena yang lebih tahu kondisi di wilayah. Kepada masyarakat juga agar lebih tertib mengikuti arahan protokol kesehatan dari pemerintah.

” Kalau masyarakatnya acuh, penerapan PSBB tidak akan efektif. Bahkan mungkin penyebaran covid 19 akan meluas,” ujar Gagan.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal
Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025
DPRD Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Hari Pramuka 2025
Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025
Kadis KUKM Kabupaten Sukabumi Sebut UMKM Pilar Ekonomi Daerah
Cegah Korupsi Dana BOS, Dewan Pendidikan Garut Gelar Penyuluhan Hukum

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:13 WIB

Hari Jadi ke=80 Pemprov Jabar, KDM Konsisten Bakal Tindak Pertambangan Ilegal

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:03 WIB

Jelang HUT ke-80 RI Gasibu Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kamis, 14 Agustus 2025 - 18:11 WIB

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:33 WIB

Lumbung Gizi, Harapan Baru Perbaikan Gizi dan Ketahanan Pangan di Desa Wangunsari ‎

Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:52 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Gabungan dengan Tim TAPD, Bahas Perubahan APBD 2025

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 18:11 WIB