PMII Kota Bandung Gelar Aksi Tolak Omnibuslaw

Jumat, 6 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung, yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggalang aksi tolak Omnibus Law di Jalan Merdeka, Balai Kota Bandung, Jumat (28/2/2020). (Foto : asepawalaudin/dara.co.id)

Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung, yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggalang aksi tolak Omnibus Law di Jalan Merdeka, Balai Kota Bandung, Jumat (28/2/2020). (Foto : asepawalaudin/dara.co.id)

Omnibuslaw konsep RUU Cipta Kerja dinilai mempunyai spirit yang kuat terhadap investasi asing.


DARA I BANDUNG- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Plaza Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (6/3/2020).

Puluhan mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi di Bandung ini secara tegas menolak konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw yang dirancang Pemerintahan Jokowi.

Mahasiswa berpendapat, Omnibuslaw yang merupakan konsep RUU Cipta Kerja dinilai mempunyai spirit yang kuat terhadap investasi asing.

Wakil Ketua Bidang Eksternal PC PMII Kota Bandung, Acep Jamaluddin mengatakan, RUU Cipta Kerja mendatangkan polemik bagi publik. Menurutnya, tidak sedikit serikat buruh, aktivis lingkungan, organisasi mahasiswa yang tidak sepakat tentang Omnibuslaw RUU Cipta Kerja di terapkan di Indonesia.

“RUU ini akan memangkas beberapa regulasi undang-undang tentang perpajakan, pengupahan, ketenagakerjaan dan lain-lain menjadi satu regulasi undang-undang dengan istilah konsep Omnibuslaw. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi kami mengingat negara ini menganut faham eropa continental,” tuturnya.

Dalam RUU itu, kuat disinyalir akan pelemahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan, pencabutan tunjangan sosial bagi kelas buruh, pengupahan perjam dan penghapusan AMDAL.

“Dari sekian banyak pasal yang terdapat didalamnya memberi keleluasaan dan permudahan bagi investor untuk menanamkan modal dan berusaha di Indonesia. Dengan doktrin fleksibilitas yang menjadi alasan kuat RUU ini, semakin meyakinkan penghapusan status pekerja tetap dikemudian hari dengan pengubahan menjadi outsourcing,” terangnya.

Pantauan di lapangan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Bandung sempat turun ke jalan dengan melakukan sholat jenazah sebagai simbol matinya demokrasi di negara ini.

Sementara meski sedikit mengganggu pengguna jalan, namun secara umum lalulintas di kawasan tersebut berjalan normal. Sejumlah kepolisian pun turun tangan mengamankan jalannya aksi.

 

Editor : Maji

Berita Terkait

Wow, Warga Kampung Bojong Kecamatan Rongga Payungi Jalan dengan Bentangan Sang Merah Putih
Peringati HUT ke-64, Anggota Pramuka se-Bandung Barat Serempak Berkemah Ria
Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Operasi Yustisi
KPK Ingatkan Istri Pejabat Kabupaten Bandung Jangan Dorong Suaminya Korupsi
Optimalisasi Tertib LLAJ pada Pusat Kegiatan Lokal, Ini yang Dilakukan Dishub Bandung Barat
Deal, Bupati Bandung dan Ketua DPRD Teken KUA-PPAS Tahun 2026
Indikator Masyarakat Sehat Mandiri di Kabupaten Bandung Nilainya Dibawah 100 Poin
Bupati Bandung Tegaskan Kades dan BPD Jangan Ragu Menjalankan Koperasi Merah Putih
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 16:16 WIB

Wow, Warga Kampung Bojong Kecamatan Rongga Payungi Jalan dengan Bentangan Sang Merah Putih

Kamis, 14 Agustus 2025 - 09:52 WIB

Peringati HUT ke-64, Anggota Pramuka se-Bandung Barat Serempak Berkemah Ria

Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:45 WIB

Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Operasi Yustisi

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:50 WIB

KPK Ingatkan Istri Pejabat Kabupaten Bandung Jangan Dorong Suaminya Korupsi

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:21 WIB

Optimalisasi Tertib LLAJ pada Pusat Kegiatan Lokal, Ini yang Dilakukan Dishub Bandung Barat

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Penyesuaian APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 18:11 WIB