Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, H. Toni Permana, dan Konsultan Tata Ruang, A Karyono, BAE., menilai kinerja Balai Besar Wilayah Citarum (BBWS) di setiap menonjolkan ego sektoral.
DARA| BANDUNG- Toni menegaskan, tidak pernah sekalipun melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintahan setempat. Termasuk kecamatan dan desa yang merupakan wilayah prmbangunan.
Toni menilai sikap tersebut hanya akan membuahkan kegagalan dalam pembangunan dan akan terjadi regulasi biaya tambahan yang akan menjadi beban Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Seperti pembangunan retensi yang menghabiskan biaya ratusan milyar rupiah berikut pompanya, kenyataannya tidak berfungsi dengan baik,” kata Toni, di Baleendah, Kamis (5/3/2020).
Belum lagi, lanjut Toni, kawasan tersebut menjadi limpahan air dari Sumedang dan Kota Bandung, sehingga setiap mengakibatkan banjir. Termasuk jebolnya tanggul di Tanjungsari Sumedang, memperparah keadaan karena harus mengalami banjir di Kecamatan Rancaekek.
Jadi apa yang dibangun oleh BBWS, tuturnya, hanya sebatas pelaksanaan kerja yang sebenarnya tidak memberikan solusi melainkan menambah masalah saja. Bertambahnya anggaran, kerugian infrastruktur, terjadinya banjir, juga alih fungsi lahan yang diperuntukkan kelancaran proyeknya.
“Bisa jadi program itu gagal dan dipaksakan mereka karena harus memberikan laporan kerja ke pusat. Tapi mereka tidak sadar bahwa pekerjaannya secara tak langsung sudah merugikan masyarakat dan Pemkab Bandung,” ujarnya.
Karyoni menambahkan, bika ego sektoral mendominasi BBWS jelas akan terjadi pengrusakan lingkungan disekitarnya. Apa lagi sampai tidak melakukan koordinasi kepada masyarakat. Maka wilayah tersebut akan menderita kerugian besar.
Dikemukakan Karyono, setiap pekerjaan itu memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka hilangkanlah ego sektoral dengan membiasakan melakukan koordinasi dengan Pemkab Bandung.
Tujuannya, dipaparkan Karyono, agar saat pengerjaan bisa kondusif dan tidak merugikan pihak lain. Meski pun Pemkab Bandung tidak terlibat dalam pekerjaan itu, tapi tetap harus dihargai sebagai tuan rumah yang mempunyai wilayah.
Baik Toni maupun Karyono, menyatakan, kalau proyek BBWS itu sebenarnya BUMN. Tapi di rekayasa seolah-olah BBWS yang mengerjakan proyek tersebut serta yang melaksanakannya.
“Hakekatnya sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan Pusat, lebih bagus kalau ada koordinasi dengan Pemerintah setempat. Jangan asal bangun saja tanla mengenal karakter juga psikologis wilayah yang dikerjakannya,” tegas Karyono.
Editor : Maji
