DARA | BANDUNG – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Moh Fauzan Rachman menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Komisi I DPRD Jabar di Ruang Komisi DPRD Jabar, Jumat,(7/2/2020) di Bandung.
Fauzan pun mendorong dewan untuk menyelesaikan segala masalah sebagaimana yang disampaikan pada rapat itu.
Pertama, kata Fauzan, tentang ganti rugi tanah yang hanya dibayar Rp.6000/meter oleh PT KCIC. Kedua masalah aset gunung sembung yang kepemilikannya apa oleh pemerintah atau oleh saudara Mardian?
Ketiga, terkait Mobil Maskara apa bermasalah atau tidak? Keempat masalah pembangunan kolam renang di gedung Pakuan yang hingga sekarang diduga belum mengantongi perizinan heritage.
Kelima masalah tim akselerasi pembangunan (TAP), dan yang keenam penggunaan helikopter oleh Gubernur Ridwan Kamil. Ada tidaknya teguran yang direkomendasikan secara politis oleh Komisi I DPRD Jabar?
Fauzan mengatakan, GMBI akan terus menggulirkan kasus ini, sekaligus akan melaporkan kepada pihak berwenang seperti Polisi, Kejaksaan, dan KPK.
Ketua Komi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, S.IP.,M.Si mengatakan daya kritis GMBI sangat membantu kerja dewan, pasanya yang diperjuangkan GMBI ada di dapil dewan masing masing.
Namun, kata Bedi Budiman, pandangan umum fraksi pada saat paripurna terkait TAP itu sudah dibahas dan akan bahas berlanjut.
Masalah KCIC juga akan dibahas berlanjut. Kebetulan Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, H.Sadar Muslihat, SH Dapil Cianjur.
Sementara itu menurut anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, masalah tanah itu sudah urusan hukum dan silakan buktikan saja di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Pemprov Jabar punya dalil, GMBI juga punya dalil. “Saran saya tarung saja di persidangan dan pada prinsifnya pihak yang benar akan kita dukung,” ujarnya.***
Wartawan: Sobur Niat | Editor: dengkur | Foto: Istimewa
