Tugas TAP TAJJ Jabar Jura itu sifatnya sementara. Tapi kenyatannya, terus dan berkelanjutan. TAJJ jadi masalah karena mereka ditempatkan di OPD hingga berakibat OPD menjadi tidak kreatif.
DARA | BANDUNG – Keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) kembali jadi sorotan saat Fraksi Partai Keadilan Sejehtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat menggelar diskusi akhir tahun bertema Mengawal Program Pembangunan di Jabar , di Bandung, kemarin.
“TAP untuk Provinsi dan TAJJ untuk OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Keynote Speaker, Ketua F-PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandaru.
Pembicara dalam diskusi Anggota F-PKS DPRD Jawa Barat, H Sadar Muslihat SH; Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Dr Wawan Gunawan; dan Pengamat Media, Aan Subhan.
Sabar Muslihat menjelaskan keberadaan tim akselerasi seharusnya tidak perlu dipermasalahkan kalau tugasnya hanya mengantarkan atau transisi. “Menyinkronkan. Mengantarkan tugas dari gubernur lama ke gubernur baru.”
Tetapi yang terjadi adalah, tugas TAP TAJJ itu tidak sementara, melainkan terus dan berkelanjutan. “TAP tak masalah. TAJJ yang masalah.”
TAJJ masalah karena mereka ditempatkan di OPD, yang berakibat OPD menjadi tidak kreatif. “Tidak berani bertindak kalau tidak mendapat restu dari TAJJ.”
Dr Wawan Gunawan mengibaratkan TAP dan TAJJ seperti istri yang tidak bisa memasak. “Bukan istri diminta untuk belajar memasak, malah pesan makanan lewat aplikasi seperti aplikasi gofood.”
Jika cara-cara seperti ini terus dipertahankan, menurut dia, hasilnya tentu bisa disimpulkan sendiri oleh semua hadirin.”Apa yang akan terjadi dengan anggaran.”***
Editor: Ayi Kusmawan
