DARA | JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap warga Papua dan masyarakat umumnya tidak terpancing untuk melakukan tindakan perusakan saat berdemonstrasi. Terlebih, lanjut Bamsoet, jika itu didorong oleh informasi yang belum jelas.
Karena itu aparat pun harus didorong untuk menyampaikan infromasi secara jelas agar kericuhan tak terulang.
“Mengimbau masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi dengan anarkis dan tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum jelas,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2019).
Sebelumnya, aksi massa yang digelar di Manokwari diwarnai dengan blokade jalan hingga pembakaran. Bahkan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat hingga sejumlah fasilitas ikut dibakar.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut aksi itu diduga buntut insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, 15 Agustus.
Padahal, kata dia, insiden itu sebenarnya hanya peristiwa kecil. Namun, ada oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian di dua kota tersebut untuk memicu kerusuhan yang lebih besar lagi.
Massa mengepung Asrama Mahasiswa Papua, di Kalasan, Kota Surabaya, didatangi oleh sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas), Jumat (16/8/2019), karena terprovokasi kabar tak jelas di Whatsapp.
Sejumlah peserta aksi pengepungan asrama itu mengaku mendapat kabar perusakan bendera merah putih di depan asrama lewat foto yang disebar di grup Whatsapp. Kenyataannya, mereka tak mendapati perusakan itu.
Senada dengan Bamsoet, Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Papua, meminta masyarakat bersabar dan bisa mengendalikan situasi.
“Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-sekali membakar fasilitas negara,” kata dia, yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, di Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).
Dia menyesalkan aksi pembakaran kantor DPRD Papua Barat yang terjadi pagi tadi. Ia mengibaratkan pembakaran kantor DPRD itu sama saja seperti membakar rumah sendiri.
“Saya rasa menyesal, sebenarnya tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Karena itu Bamsoet pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat bersama TNI dan Polri untuk dapat memberikan penjelasan duduk persoalan terhadap informasi yang terjadi di Papua Barat tersebut.
“Guna memberikan ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat Manokwari di Papua Barat, serta menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa,” kata dia.
Dia juga mendorong pihak intelijen, baik TNI dan Polri, bersama Pemda, untuk lebih aktif dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Mendorong Kepolisian untuk bersikap persuafif kepada pihak yang melakukan aksi atau unjuk rasa tersebut, agar tidak melakukan aksi dengan anarkis,” katanya.
wartawan: Bima Satriyadi|editor: aldinar
