Utamakan Kualitas dalam Pengadaan Barang/Jasa

Jumat, 5 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ULUSTRASI. Foto: posmetro.co

ULUSTRASI. Foto: posmetro.co

DARA | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengingatkan lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah. Ini agar kualitas pembangunan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.

“Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun ranking dia bukan yang termurah,” katanya, seusai membuka rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Bandung, Kamis (4/7/19).

Ia mencontohkan, beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian.  “Baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet, rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.

“Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,” katanya.

Untuk itu gubernur akan mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang. “Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang,” tuturnya.***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP
P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme
Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat
Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur
Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel
Bupati Bandung Barat Berikan Reward pada Tiga Perangkat Daerah
Assessment Belasan Pejabat Eselon 2 Bandung Barat di Mapolda Jabar, Darda Abdullah: Kenapa Ada Penolakan?
Giliran Ketua KPKBU Kota Lembang Soroti Tajam Perluasan Wacana Perluasan Kota Cimahi

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 20:53 WIB

BPN Kabupaten Bandung Sambut Kunker Komisi II DPR RI, Iim Rohiman: Optimalkan Pelayanan untuk Tingkatkan PNBP

Jumat, 11 Juli 2025 - 17:19 WIB

P4KBB Desak Pemkab Bandung Barat Bentuk Tim Apresial Pembebasan Lahan Fly Over Cimareme

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:08 WIB

Puluhan Akseptor Berhasil Jalani MOW Gratis, Hasil Kerja Sama RSIA GMP dan DP2KBP3A Bandung Barat

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:03 WIB

Resmi, Mohamad Rizal Setiadji Dilantik Jadi Ketua RW13 Dipatiukur

Rabu, 9 Juli 2025 - 21:39 WIB

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Diberikan, KDM: Jangan Bandel

Berita Terbaru