“Saya minta jangan sampai terjadi praktek korupsi, penyelewengan dan pungli. Buat perencanaan sebaik mungkin, nanti saya akan cek langsung,” tegas Bupati.
DARA| Bupati Bandung Dadang Supriatna terus melakukan langkah percepatan operasional Koperasi Merah Putih pasca launching di wilayah Kabupaten Bandung.
Salah satunya dengan melakukan konsolidasi dan sosialisasi Koperasi Merah Putih dengan mengundang Kepala Desa, BPD dan Ketua Koperasi Merah Putih di dapil 2 yang meliputi Kecamatan Katapang, Margahayu, Margaasih dan Dayeuhkolot.
Strategi konsolidasi dan sosialisasi per dapil ini sengaja dipilih Bupati Dadang Supriatna karena dianggap lebih efektif dibanding mengundang seluruh kepala desa se-Kabupaten Bandung.
“Saya sengaja mengundang para kades, BPD dan pengurus Koperasi Merah Putih agar terjadi percepatan implementasi operasional. Jangan sampai udah dibentuk, tapi enggak jalan,” ujarnya di hadapan para kades, BPD dan Pengurus Koperasi Merah Putih se-dapil 2 di Ruang Rapat Setda, Senin (11/8/2025).
Sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih Kabupaten Bandung ia mengatakan, sebagaimana instruksi presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pihaknya tidak hanya wajib melakukan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung.
“Saya juga harus hadir dan memberikan solusi untuk keberlangsungan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung. Ini instruksi Presiden Prabowo. Bulan September koperasi harus berjalan. Itu target saya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan para camat di 31 kecamatan untuk segera melakukan pendampingan dan fasilitasi mulai dari pembuatan rencana usaha (business plan), rencana operasional, hingga pembuatan proposal pengajuan pinjaman ke bank.
“Saya kasih waktu dua minggu untuk para camat melakukan fasilitasi dan pendampingan. Setelah sosialisasi ini, saya minta para camat untuk berkumpul dengan para kases, BPD dan pengurus koperasi untuk mempersiapkan operasional,” tambahnya.
Dirinya mameminta para kades dan pengurus Koperasi Merah Putih di tiap desa, tidak perlu ragu untuk menjalankan operasional koperasi. Sebab, pemerintah sepenuhnya menyiapkan berbagai infrastruktur maupun kebutuhan Koperasi Merah Putih.
Setidaknya, ada tujuh jenis usaha yang dapat dilakukan Koperasi Merah Putih yang seluruh kebutuhannya telah disiapkan melalui dukungan nyata pemerintah.
Diantaranya usaha sembako yang disiapkan ID Food, usaha gas elpiji dari Pertamina, usaha pupuk dari PT Pupuk Indonesia, usaha beras dan bahan pokok dari Bulog, obat-obatan untuk Apotek Desa dari Kimia Farma, layanan jasa pengiriman dari PT Pos Indonesia, dan pembukaan rekening kolektif dan pelatihan literasi keuangan dari Bank BRI/Himbara.
“Jadi kalau Koperasi Merah Putih ini berjalan dan sehat, ini akan menggerakkan roda ekonomi desa. Setelah saya hitung, ini akan berputar uang Rp28 triliun di Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Dirinya optimistis perputaran uang dari Koperasi Merah Putih akan berdampak pada meningkatnya PDRB atau pendapatan masyarakat, meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) , mengurangi angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan angka stunting.
“Itu baru dari Koperasi Merah Putih aja, belum dari MBG dan program lain. Nanti MBG akan ada 361 dapur MBG di Kabupaten Bandung. Jadi jelas dua program ini aja akan memberikan multiplier effect luar biasa,” jelasnya.
“Karena saya Ketua Satgas, saya akan turun langsung untuk mengecek kebenaran dan eksistensi Koperasi Merah Putih ini. Jadi saya minta serius menjalankan dan membesarkan Koperasi Merah Putih ini. Niatkan ibadah,” katanya.
Karena nantinya Koperasi Merah Putih akan mengelola uang dan aset yang tidak sedikit, ia mengaku akan menyiapkan regulasi khusus untuk melindungi kepentingan Koperasi Merah Putih maupun ‘keselamatan’ para pengurus maupun kepala desanya.
“Saya minta jangan sampai terjadi praktek korupsi, penyelewengan dan pungli. Maka ini harus diamankan regulasi. Jadi buat perencanaan sebaik mungkin, nanti operasioanalnya seperti apa. Saya akan cek langsung,” tegasnya.
Editor: Maji
