Bangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Ngamprah-Cisarua, hingga kini belum juga dipergunakan.
DARA | Padahal pembangunan gedung dewan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp146 miliar tersebut dilaksanakan pada tahun 2019.
Dewan Penasihat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Dodi Sopiandi menyesalkan mega proyek di KBB tersebut belum dimanfaatkan.
Menurutnya, apabila masih ada kekurangan fasilitas, bisa dilengkapi sambil berjalannya penggunaan gedung tersebut.
Hal itu untuk mengurangi beban biaya dewan, seperti kegiatan rapat-rapat yang biasa dilakukan di hotel-hotel atau sewa tempat yang menelan biaya cukup besar.
Paling tidak, dengan rapat di gedung dewan bisa menekan biaya baik untuk sewa hotel ataupun uang perjalanan dinas dewan.
“Kan itu sudah komitmen bahwa kondisi pemda lagi defisit. Kenapa rapat-rapat di luar Kabupaten Bandung Barat seperti di Kota Bandung, hotel bintang 4, kan itu bisa ngirit banyak,” sesal Dodi, saat audensi P4KBB dengan DPRD KBB di Sekretariat DPRD KBB, Jalan Raya Padalarang, Kamis (20/7/2024).
Oleh karena itu, Dodi mendesak agar anggota Dewan KBB segera pindah ke gedung dewan baru tersebut.
Ia menegaskan, dengan menempati gedung baru yang difasilitasi ruang rapat cukup memadai, bisa menghemat anggaran.
Anggaran yang biasanya dialokasikan untuk sewa hotel, bisa dipercepat untuk anggaran pembangunan lainnya yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Contohnya, untuk sewa hotel sehari saja, misal Rp300 ribu, nah kalau bayar catering paling sekitar Rp100 ribu, kan sudah menghemat Rp200 ribu. Lumayan kan ngirit,” ujar mantan birokrat Bandung Barat ini.
Dodi menyatakan, jika dewan sendiri harus ada keinginan untuk segera pindah dengan menyelesaikan gedung tersebut.
“Jangan mau rapat di luar daerah KBB saja. Atau memang, kalau rapat di gedung dewan di situ mereka tidak akan punya perjalanan dinas meureun (mungkin),” sindirnya.
“Jadi harus sama punya keinginan untuk peduli kepada masyarakat KBB, jangan menghamburkan uang saja,” sambungnya lagi.
Sementara Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi menyoroti pembangunan gedung dewan KBB yang terkesan dipaksakan.
Ia menyatakan tidak mengerti, pembangunan gedung yang megah tersebut tidak dengan kajian matang.
Salah satunya tentang sarana air yang termasuk fital untuk sebuah tempat yang berpenghuni manusia. Terlebih perkantoran yang menampung ratusan orang, ketersediaan air wajib memadai.
“Saya tidak mengerti dalam hal ini, kenapa sampai gedung itu dibangun seakan tidak ada kajian seperti, airnya dimana, ini itunya dimana?” ujarnya.
Yacob sendiri menyatakan kurang faham tentang penyebab kekurangan fasilitas di gedung dewan baru tersebut.
Hingga akhirnya gedung dewan tersebut terbengkalai. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dewan berencana akan mencoba berkantor di sana tapi ia sendiri melihat tidak ada air.
“Saya curiga ini ada pemaksaan untuk pembangunan itu, karena gedung dewan itu dibangun sedemikian besar pasti membutuhkan air,” ungkapnya.
Seharusnya dulu waktu dibangun Dinas PUTR itu harus ada kajian terlebih dahulu. Kemudian informasi yang berkembang, airnya mau dari PDAM kesitu, tapi entah kapan.
P4KBB, akan mempertanyakan kepada PUTR terkait pengadaan gedung tersebut. Terutama menyangkut fasilitas air, yang menjadi kebutuhan utama.
Terkait pelepasan pemeliharaan gedung dewan baru ke Sekretariat Dewan (Setwan), Yacob malah balik bertanya, kepada PUTR tentang pengadaan gedung tersebut.
“Jangan seenaknya saja melimpahkan ke Setwan begitu saja, sedangkan itu tidak layak huni,” ucapnya.***
Editor: denkur
