DARA | BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyatakan banjir luapan air Sungai Citarum berdampak pada ribuan kepala keluarga. Warga terdampak ini membutuhkan perhatian.
Karena itu Ineu mengapresiasi berbagai pihak yang berupaya mempercepat pembangunan berbagai sarana untuk menangani banjir di daerah aliran sungai (DAS) Citarum tersebut. Ini lanjut dia sebagai bentuk perhatian pemerintah untuyk warga terdampajk.
Menurut Ineu bentuk perhatian tersebut bukan hanya membangun kolam retensi di Cieunteung dan Gedebage, pemerintah pun tengah mengupayakan pembuatan lima kolam retensi lainnya untuk mengendalikan banjir.
Bahkan menurut dia, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tengah melakukan pelebaran dan normalisasi sungai dan anak sungai Citarum, membuat sodetan Sungai Cisangkuy, dan terowongan Curug Jompong.
Tidak cukup membangun infrastruktur pengendali banjir, lanjutnya, berbagai upaya dalam program Citarum Harum pun harus dilakukan, mulai dari penghijauan kawasan hulu DAS Citarum sampai pengendalian pembuangan limbah dan sampah domestiknya.
“Kami meminta semua pihak ikut mengawasi berjalannya program Citarum Harum yang dalam waktu dekat ini, anggaran dari pusat akan segera turun,” kata Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, akhir pekan lalu (8/3/2019).
Untuk mengakselerasi maksud tersebut disebutkan Ineu, Jawa Barat mendapat Rp 605 miliar untuk program Citarum Harum pada 2019. Disebutkan angka itu dipaparkan Ineu, dana yang dialokasikan untuk operasional Kodam III Siliwangi sebesar Rp 300 miliar, pembangunan danau retensi sebesar Rp 200 miliar, pengadaan 10 unit ekskavator Rp 20 miliar, operasional, dan pemeliharaan 10 unit eskavator Rp 8,5 miliar, pengadaan 19 incinerator Rp 12,5 miliar, normalisasi oxbow Rp 46,5 miliar, dan pembangunan 2.050 MCK sebesar Rp 12,3 miliar.
Ineu berharap masyarakat rtidak perlu khawatir. Sebab anggaran dari pusat tersebut tidak hanya diawasi oleh DPRD Jabar. Pihak eksekutif maupun masyarakat harus berperan aktif mengawasi efektifitas penggunaan anggaran tersebut.
Kecuali itu DOPRD Jabar menurut Ineu berharap, anggaran tersebut cepat turun. Sebab anggaran itu, sangat menentukan cepat lambatnya penanganan masalah banjir.
Ineu mengatakan anggaran yang besar tersebut bisa diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya dan juga penganggarannya, jika peran aktif semua pihak ikut mengawasinya.
Meski demikian Ineu meminta agar pemerintah juga memperhatikan penanganan jangka pendek yakni, logistik bagi warga terdampak banjir. “Kami pastikan logistik bisa sampai kepada para korban banjir,” kata Ineu.
Wartawan : M Syafrin Zaini
