Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) di Komplek Perkantoran KBB, Mekar Sari-Ngamprah.
DARA | Pusat pelayanan publik yang menelan biaya sebesar Rp2,5 miliar dari APBD KBB tahun 2022 ini ditargetkan bisa operasional Maret 2023.
Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, masih ada beberapa fasilitas tambahan sebagai kelengkapan dari MPP tersebut.
Secara bertahap MPP ini bakal dilengkapi, sehingga pada Maret nanti sudah bisa beroperasional secara maksimal.
“Untuk fisiknya sudah selesai tinggal kita akan tambah ornamen-ornamen lain. Mungkin perlu juga hiasan wisata di KBB kemudian juga infrastruktur jaringan mulai dari komputer dan lainnya,” ujar Hengky, saat meninjau progress pembangunan MPP.
Selain, sebagai pusat pelayanan perizinan, MPP juga menjadi pelayanan lainnya seperti layanan pajak kendaraan, BPJS Kesehatan, paspor dan lain-lainnya.
Pemkab Bandung Barat berupaya untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dengan hadirnya MPP tersebut.
“Tentunya kita juga bakal mengajak instansi lain, seperti Samsat, Imigrasi, dan Kemenag,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, pengaduan masyarakat juga bisa dilakukan di MPP KBB. Termasuk, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga menyatakan pembangunan MPP tersebut baru tahap awal dengan menggunakan anggaran sebesar Rp2,5 miliar ini. Untuk kelengkapan fasilitas lainnya dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp3 miliar.
Lebih lanjut Hengky mengatakan, dengan adanya MPP bisa meminimalisir praktek pencaloan perizinan.
Untuk menghentikan praktek pencaloan, salah satunya dengan transformasi digital.
“Dengan adanya MPP ini kita mencoba menghindari kesalahan-kesalahan, conflict of interest. Jadi, dengan digital ini semua lebih cepat dan tidak ada tatap muka,” ujarnya.
Editor: denkur
