Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat menggelar Sidang Paripurna Istimewa untuk mensahkan pemberhentian Aa Umbara Sutisna secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.
DARA | Sidang Paripurna Istimewa DPRD KBB ini berlangsung hanya dalam hitungan menit saja. Dua agenda penting diketok palu dewan.
Aa Umbara, divonis lima tahun penjara akibat tersandung kasus tindakan korupsi dana Bakti Sosial (Bansos) Covid-19 pada tahun 2020.
Pengumuman pemberhentian Aa Umbara tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD KBB Pipih Supriati dalam Sidang Paripurna Istimewa di Hotel Lembang Ari, Jumat (7/10/2021).
Sidang Paripurna yang cukup singkat tersebut, juga memutuskan DPRD KBB mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan untuk ditetapkan jadi bupati devinitif ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, sidang paripurna istimewa ini mengumumkan pemberhentian Aa Umbara Sutisna sekaligus mengusulkan Hengky Kurniawan sebagai bupati devinitif ini. Ini merupakan langkah normatif yang dilakukan dewan untuk memenuhi amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Tugas kita sudah selesai melalui paripurna dan pengumuman tadi, kita sampaikan berita acara, risalah paripurna dan surat ke provinsi. Setelah itu bola bukan di kami, tinggal di provinsi dan Kemendagri,” ujar Rismanto pada wartawan.
Masa jabatan Hengky Kurniawan sebagai bupati devinitif tinggal setahun lagi. Dewan memberikan kesempatan pada Hengky yang merupakan pasangan Aa Umbara Sutisna untuk menuntaskan janji-janji politiknya.
“Intinya kita beri waktu beliau menunaikan janji-janji politik. Maka, itu yang saya kira harus menjadi prioritas saat ini,” katanya.
Anggota Fraksi PKS DPRD KBB Nevy Hendri menambahkan, kasus yang melanda Aa Umbara hendaknya dijadikan cermin agar tidak terjadi kejadian serupa.
“Harapannya ke depan lebih baik lagi. Kita malu, kalau terulang lagi di KBB,” ujar Nevy.
Ia juga berharap, Hengky Kurniawan bisa berkolaborasi dengan semua stackeholder untuk membangun daerah. Banyak hal yang harus dilakukan Hengky, untuk menuntaskan masa jabatannya tersebut.
Sementara itu, Hengky Kurniawan menyatakan status Plt atau devinitif baginya sama saja, melekat sebuah tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
“Jadi fokus saya tidak mengejar status Plt menjadi devinitif. Tetapi bagaimana sisa jabatan ini bisa menuntaskan janji politik,” tuturnya.
Janji politik tersebut, seperti yang tertuang dalam RPJMD, walaupun dua tahun terakhir ini kondisinya dirasakan sulit, akibat pandemi Covid-19.
Meski demikian, ia tidak menampik jika ada keharuan. Kata pemberhentian pada saat sidang paripurna istimewa ini, membuatnya gusar juga.
“Walau bagaimanapun juga, kami dengan Pak Bupati Aa Umbara bersama-sama pernah membangun KBB.Tapi sekali lagi, perjalanan Akur ini tidak terlepas dari peran beliau juga,” katanya.
Hengky juga mengatakan, ada hikmah yang bisa diambil dari kasus kasus menimpa Aa Umbara tersebut. Ini menjadi peringatan bagi semua agar lebih berhati-hati lagi dalam pengelolaan anggaran.
Sedangkan tugas yang diembannya sebagai bupati devinitif, menjadi tanggung jawabnya untuk dituntaskan.
Tidak mudah memang, terlebih selama dua tahun terakhir dilanda pandemi Covid-19. Salah satunya, Pemkab Bandung Barat ditantang untuk bisa menekan inflasi dalam pengentasan kemiskinan.
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk pemerataan pembangunan KBB, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi hari ini fokusnya adalah menuntaskan, janji politik, RPJMD dan mudah-mudahan kita tetap konsisten membangun,” ujarnya.
Editor: denkur
