Masyarakat harap tenang. Hingga detik ini belum ada rahasia negara yang bocor dan pemerintah serius tangani masalah perlindungan data.
DARA – Begitu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam keterangan Pers usai rakor bersama Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN dan Menkominfo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
“Data-data umum saja yang bocor sifatnya terkait perihal surat-surat. Sampai saat ini data-data rahasia negara tidak ada yang dibobol oleh hacker Bjorka,” ujar Mahfud MD.
Menurut Mahfud, data-data yang dibocorkan hecker Bjorka hanya bersifat data umum. Isinya gado-gado seperti motif politik, ekonomi, jual beli dan sebagainya. Sehingga motif-motif seperti itu tidak ada yang terlalu membahayakan.
“Dari hasil kesimpulan tadi apa yang disebut hacker Bjorka sebenarnya tidak punya keahlian dan kemampuan membobol yang sungguh, tapi ini hanya memberi tahu kepada kita presepsi baik agar kita berhati-hati bisa di bobol dan sebagainya,” ujar Mahfud, seperti dikutip dari Infopublik, Kamis (15/9/2022).
Menteri Mahfud mengatakan pihaknya bersama Polri, BIN, BSSN dan Menkominfo terus menyelidiki karena sampai sekarang ini gambaran-gambaran pelakunya sudah terindentifikasi dengan baik oleh BIN dan polri.
“Tetapi belum bisa diumumkan gambar-gambaran dan di mana serta siapa-siapa itu. Kita sudah punya alat itu semua,” ujarnya seraya menambahkan, pemerintah membuat Satgas perlindungan data untuk lebih berhati-hati karena dua hal, pertama peristiwa ini mengingatkan agar membangun sistem yang lebih canggih.
Kedua, dalam sebulan kedepan ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di DPR ditingkat satu, berarti tinggal pengesahan paripurna sehingga tidak ada pembahasan substansi lagi.
“Itu juga memuat arahan agar ada satu Tim yang bekerja untuk keamanan cyber dan akan menjadikan pedoman kita untuk pengingat bersama-sama, berhati-hati,” kata Mahfud.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menambahkan terkait sistem elektronik pemerintah, disebutkan saat ini bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan oleh sistem elektronik privat.
“Kami menghimbau kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di ssstem masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya,” kata Menkominfo, masih dikutip dari Infopublik.
Selain itu, Menkominfo juga memastikan teknologinya terus di-update dan ditingkatkan, tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia teknologi figital dan enkripsi itu betul-betul dapat memadai.
Kepada penyelenggara data privat, Menkominfo mengimbau jangan lengah dan tetap waspadai agar dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan kebocoran data.
Editor: denkur
