ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Senin, 1 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang akan maju di Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mundur dari jabatannya minimal 40 hari sebelum melakukan pendaftaran.

“ASN yang mau maju Pilkada 2024 ya silakan, tapi wajib mundur dari jabatannya dan ikuti aturan. Salah satunya agar tidak menggunakan fasilitas negara,” imbau Rafael Senin (1/7/2024).

ASN lanjut dia, bagaimana pun punya potensi, pengalaman mengurus administrasi pemerintahan, dan mengurus masyarakat. 

“Jadi boleh-boleh saja asalkan harus ikuti aturan yang berlaku,” tegas Rafael Situmorang.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi, Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024, salah satu perhatian tertuju pada keterlibatan ASN dalam kontestasi politik ini. Pihaknya meminta ASN mundur dari jabatannya dan ikuti aturan yang ada. 

Sama halnya dengan calon kepala daerah petahana atau incumbent yang bakal mengikuti Pilkada 2024 seharusnya mengundurkan diri tidak hanya cuti. Pasalnya, jika hanya cuti hal tersebut dinilai tidak adil. 

“Karena hanya dengan cuti ya ada potensi intervensi, itu yang dikhawatirkan,” tegas Muhamad Sidkon Djampi.

Untuk diketahui dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur terkait ketentuan ASN yang maju ke Pilkada disebutkan dalam Pasal 56, bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon. 

Pasal 59 ayat (3) yakni, pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Berita Terkait

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun
Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial
DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda
Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat
Peran Pengawasan Pendidikan Inklusi di Jabar Jadi Obyek Studi Banding Sulawesi Utara
Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera : WTP Jabar Ke 13 Kali dengan Penekanan di Sektor Keuangan
Ranperda RPJPD Tidak Hanya Bahas Target Zero Kemiskinan
PPDB 2024, Bey Machmudin Minta Dukungan DPRD Jabar
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 19:42 WIB

Ranperda P2APBD 2023 Sah Jadi Perda, Bey Machmudin: Sekarang Fokus Membangun

Selasa, 2 Juli 2024 - 14:52 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bahas Dua Agenda Krusial

Senin, 1 Juli 2024 - 15:08 WIB

DPRD Prov Jambi, Studi Bandung ke Jabar Soal Seluk Beluk Raperda

Senin, 1 Juli 2024 - 15:00 WIB

ASN Maju Nyalon Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatanya

Minggu, 30 Juni 2024 - 17:24 WIB

Pansus Komisi V DPRD Jabar Nilai Pertanian Organik di Jabar Perlu Dukungan Kuat

Berita Terbaru


Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety  Permanawati mengalungkan ID Card kepada peserta Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Kwartir di Bumi Perkemahan Gentong, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Sabtu (13/7/2024).(Foto: diskominfo)

EKSKUL

Emma Dety Ajak Anggota Pramuka Jadi Agen Perubahan

Sabtu, 13 Jul 2024 - 15:30 WIB